Ketua Dprd Depok. 3 Maling Motor di Rumah Ketua Komisi A DPRDDepok Ditangkap 1 Ditembak Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Depok menangkap pelaku pencurian motor milik Ketua Komisi A DPRD Kota Depok.
Anggota DPRD Kota Depok dari Partai Golkar Jadi Tersangka Ketua DPD Gak Boleh Mangkir Andi Ahmad S Kamis 06 Januari 2022 | 1254 WIB.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Wikipedia bahasa
dpk DPRD Kota Depok sahkan Perda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung / dpk DPRDDepok Gelar Rapat Paripurna Pengesahan Raperda APBD 2022 / dpk DPRDDepok Bahas Rancangan Perda Kota Religius Begini Isinya / dpk DPRDDepok Godok 4 Raperda Baru Salah Satunya Tentang Pesantren / dpk Sambutan KetuaDPRD Kota Depok Terhadap TirbunnewsDepokcom /.
Ketua DPRD Depok Pimpin Sidang Paripurna APBD Tahun 2021
Oleh karena itu DPRD Kota Depok untuk pertama kalinya melakukan Pemilihan Pimpinan DPRD pada tanggal 27 September 1999 dan terpilih Sutadi SH sebagai KetuaDPRD H Naming D Bothin M Hasbullah R SPd dan Muhammad Amin sebagai Wakil KetuaDPRD yang pada tanggal 15 Oktober 1999 dilantik menjadi Pimpinan DPRD Kota Depok periode 19992004 dengan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat No 60 Sesi baru dimulai 3 September 2019Ketua () sejak 27 September 2019Jenis Wakil Ketua I Yeti Wulandari () sejak 27 September 2019.
Beranda ~ Website DPRD Kota Depok
dpk DPRD Kota Depok sahkan Perda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung / dpk DPRDDepok Gelar Rapat Paripurna Pengesahan Raperda APBD 2022 / dpk DPRDDepok Bahas Rancangan Perda Kota Religius Begini Isinya / dpk DPRDDepok Godok 4 Raperda Baru Salah Satunya Tentang Pesantren / dpk Sambutan KetuaDPRD Kota Depok Terhadap TirbunnewsDepokcom /.
Ketua Dprd Depok Usir Kepala Bkpsdm Dari Ruang Sidang Paripurna Buntut Mutasi Jabata Merdeka Com
Depok Ditangkap di Rumah Ketua 3 Maling Motor Komisi A DPRD
Pimpinan Dewan ~ Website DPRD Kota Depok
Golkar Jadi Tersangka Depok dari Partai Anggota DPRD Kota
Dalam keterangan tertulisnya KetuaDPRD Kota Depok TM Yusufsyah Putra menyampaikan sidang paripurna tatap muka atau virtual ini merupakan amanat peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dalam menyusun mengajukan dan menetapkan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD.